Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan’an
Disunting:Husna Ummu Jauharah at -Taqqiyah
A. Meminang dah Hukumnya
Al-Khitbah dengan dikasrah 'kho"nya berarti pendahuluan "ikatan
pernikahan" yang maknanya permintaan seorang laki-laki pada wanita untuk dinikahi. Dan hal ini pada umumnya ada pada laki-laki. Maka yang memulai disebut "khoothoban” (yang meminang) sedang yang lain disebut "makhthuuban” (yang dipinang).
Meminang itu sunnah sebelum akad nikah, kerana Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam meminang untuk dirinya dan untuk yang lain. Dan tujuan meminang iaitu : mengetahui pendapat yang dipinang, apakah ada setuju atau tidak. Demikian juga untuk mengetahui pendapat walinya.
Meminang itu akan mengungkap keadaan, sikap wanita itu dan keluarganya. Dimana keserasiankan dua unsur ini dituntut sebelum akad nikah, dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menikahi seorang wanita kecuali dengan izin wanita tersebut, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata: telah bersabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam :
"Tidak dinikahi seorang janda kecuali sampai dia minta dan tidak dinikahi seorang gadis sampai dia mengizinkan (sesuai kemahuannya),
Mereka bertanya "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya ? Beliau menjawab 'Jika dia diam'.
Maka apabila janda dikuatkan dengan musyawarahnya dan wali perlu pada kesepakatan yang terang-terangan untuk menikah. Adapun gadis, wali harus minta izinnya, ertinya dia dimintai izin/pertimbangan untuk menikah dan tidak dibebani dengan jawaban yang terang-terangan untuk menunjukkan keridhaannya, tetapi cukup dengan diamnya, sungguh dia malu untuk menjawab dengan terang-terangan. Dan makna ini juga terdapat dalam hadits 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwa beliau berkata
"Ya Rasulullah, sesungguhnya gadis itu akan malu", maka beliau bersabda:
Ridhanya ialah diamnya'
(HR Bukhori dan Muslim)
Akan tetapi hendaknya diyakinkan bahwa diamnya adalah diam ridha, bukan
diam menolak, dan itu harus diketahui oleh walinya dengan melihat kenyataan
dan tanda-tandanya. Dan perkara ini tidak samar lagi bagi wali pada umumnya.
Adapun kesepakatan wali dari pihak wanita itu merupakan perkara yang harus dan merupakan syarat dalam nikah menurut jumhur ulama kerana jelasnya hadits dari Nabi sala'lahu 'a/aihi wa sallam yang bersabda :
“Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”
(HR Ahmad dan Ashhabus Sunan)
Dan jumhur mengambil dalil atas syarat ridhanya wali dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:
"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya”
(QS Al-Baqarah : 232)
Ertinya : Jangan kau cegah wanita yang tercerai untuk kembali ke pangkuan suaminya, karena dia lebih berhak untuk ruju' jika memungkinkan secara syariat. Telah berkata Imam Syafii "Ini ayat yang paling jelas tentang permasalahan wali dan kalau tidak maka pelarangan wali tidak bermakna".
(Lihat Subulussalaam Syarah Bulughul Maram, Ash-Shan'any, juz 3 hal 130).
B. MEMANDANG PINANGAN (NADZOR)
Pada dasarnya di dalam hukum syariat melihat wanita asing bagi lelaki dan sebaliknya adalah haram. Yang diwajibkan adalah menundukan pandangan dari yang haram bagi laki-laki maupun wanita, firman Allah Ta'ala (yang artinya) :
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat; Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera saudara laki¬-laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki ; atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung"
(Q.S An¬Nuur : 30-31)
Adapun orang yang meminang, memandang gadis yang dipinangnya atau sebaliknya maka itu boleh, bahkan itu dianjurkan. Akan tetapi dengan syarat berniat untuk mengkhitbah. Hadits-hadits tentang ini banyak sekali.
Adapun dalam hadits Shahih Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam telah berkata pada seseorang yang akan menikahi wanita :
'Apakah engkau telah melihatnya ? dia berkata : "Belum". Beliau bersabda :'Maka
pergilah, lalu lihatlah padanya. "
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu : Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda :
“Jika salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan dan jika mampu melihat seorang perempuan dari apa-apa yang mendorong kamu untuk menikahinya maka kerjakan.”
Orang yang meminang boleh memandang pinangannya pada telapak tangan dan wajah saja menurut jumhur ulama. Kerana wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan/kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk menyingkapnya, seperti bau mulutnya, bau ketiaknya dan badannya, serta keindahan rambutnya.
Dan yang lebih baik orang yang meminang melihat pada yang dipinang sebelum dia meminang, sehingga jika dia tidak suka padanya, maka dia boleh berpaling dari perempuan itu tanpa menyakitinya. Dan tidak disyaratkan adanya keridhaan atau sepengetahuan si wanita itu, bahkan si lelaki itu boleh melihat tanpa diketahui wanita pinangannya atau ketika dia lalai (diintip) dan itu lebih utama..
Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani dari Abi Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :
“Apabila seorang diantara kamu meminang wanita, maka tidak mengapa kamu melihatnya jika kamu melihatnya untuk dipinang, meskipun wanita itu tidak tahu”
Adapun yang menjadi kebiasaan kaum muslimin dalam 'pinangan' iaitu berdua-berduaan, pergi dan bergadang berdua, maka itu adalah racun kerana mengikuti kebiasaan orang-orang barat yang buruk, yang menyerbu negeri-negeri muslimin. Alasan mereka iaitu masing¬-masing dari dua orang yang bertunangan akan boleh saling mempelajari karakter yang lainnya dengan jalan tersebut dan untuk lebih mengenal agar nanti menjadi pasangan yang ideal dan bahagia.
Ini adalah sesuatu yang tidak benar berdasarkan kenyataan sebab masing-masing berpura-pura dihadapan pasangannya dengan apa-¬apa yang tidak ada padanya, yakni berupa akhlaq yang baik. Dan menampakkan bagi pasangan apa-apa yang berbeza dari kenyataanya dan tidak menampakkan aslinya kecuali setelah nikah dimana telah hilang sikap kepura-puraan itu dan terbongkar hakekat dari masing-masing keduanya. Maka mereka akan ditimpa kekecewaan yang besar.
Kami tahu berdasarkan pengalaman kami di mahkamah syar’iyyah bahwa menempuh jalan yang disyari'atkan dan menjaga hukum-hukum syari'at dari keduanya di semua tahapan-tahapan dalam menuju pernikahan, dimulai dari khitbah sampai dengan malam pengantin merupakan sebab yang menjamin kebahagiaan rumah tangga bagi keduanya dengan taufiq dan keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang melakukan
tahapan-tahapan itu dengan kebiasaan orang-orang kafir yang jelek maka mereka akan mengalami kegagalan.
C. SIFAT-SIFAT YANG DITUNTUT DALAM MEMINANG DAN MENERIMA PINANGAN
Ketika pemuda dan pemudi menginjak remaja maka mulailah dalam pikirannya terbetik kriteria-kriteria dan sifat-sifat siapa calon pendampingnya untuk menjadi isterinya pada suatu hari nanti.
Dan pandangan orang terhadap sifat-sifat itu berbeza-beza, sesuai dengan taraf pendidikannya yang dia tumbuh padanya. Maka sebahagian mereka ada yang membuat kriteria, yang meliputi beberapa syarat seperti bentuk badan tingginya, warna kulitnya, warna mata. Dan diantara mereka ada yan mensyaratkan dari sisi hartanya, kekayaannya, nasab dan lain-lain.
Dan semua syarat-syarat ini dalam kenyataannya dituntut dan disukai, juga tidak dilarang untuk mencari orang yang demikian itu. Akan yang lebih baik dari itu semuanya adalah agamanya. Dalilnya yang diriwayatkan imam Bukhori dan Muslim dari Abi Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda :
“Dinikahi wanita kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka utamakanlah yang punya agama sehingga kamu akan beruntung.”
Makna "yang memiliki agama" iaitu : wanita yang beragama, shalihah dan berakhlak baik. Maka hendaknya tujuan meminang adalah memilih wanita yang punya agama. Adapun bila terkumpul semua sifat-sifat yang lain dari harta, keturunan dan kecantikan disertai punya agama, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Akan tetapi tidak ada kebaikan pada seseorang yang memiliki harta atau keturunan, atau kecantikan tanpa punya agama. Wanita yang punya kecantikan tanpa agama adalah wanita yang menipu orang lain dan diri sendiri, dan wanita yang punya harta tanpa agama adalah wanita yang menindas, lacur atau rakus. Adapun wanita yang punya , keturunan, pangkat tanpa agama, dia wanita yang sombong. Adapun wanita yang punya agama ialah wanita yang selalu taat, akhlaknya baik, tawadhu' sekalipun dia punya kecantikan, kekayaan, pangkat yang tinggi atau keturunan mulia.
Keadaan serta sifat-sifat ini tidak hanya khusus pada wanita saja, bahkan juga untuk laki-laki. Maka bagi wanita yang dipinang, agar jangan tertipu dengan kekayaan, ketampanannya, keturunan atau pangkatnya. Bahkan wanita wajib unluk meneliti terlebih dahulu agamanya, jika lelaki itu termasuk beragama, shaleh, maka sungguh terkumpul padanya syarat-syarat terpenting, sehingga jadilah sifat-sifat menempati peringkat kedua.
Sesungguhnya seorang lelaki yang beragama akan menjaga warita dan memeliharanya, dan akan mempergauli isterinya dengan cara yang baik, akan bersabar atas kekurangan-kekurangan isteri, dan ini yang terpenting. Maka apabila Iaki-laki itu mencintainya, dia akan memuliakan isterinya, dan jika dia membencinya, dia tidak akan mendhaliminya meskipun si isteri suka hidup brrsamanya, dan bila lebih mengutamakan bercerai, maka dia tidak menahannya untuk menyakitinya, tetapi dia pisah dengan perpisahan yang sebaik-baiknya.
Sesungguhnya kehidupan 'suami - isteri' penuh dengan kesulitan dan tanggung jawab yang berat serta berhadapan dengan keadaan yang selalu berubah. Jika rumah tangganya ditegakkan kerana harta, kemudian hilang hartanya, maka apa yang terjadi ? dan jika ditegakkan di atas kecantikan atau kedudukan, kemudian berubah, maka apa yang terjadi ? Tidak diragukan lagi akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga dan akan muncul perselisihan, karena pernikahannya tidak ditegakkan di atas dasar yang kokoh, tetapi atas syahwat Individu tanpa pangkal dan landasan yang kuat.
Adapun apabila pernikahan dibangun atas dasar menjaga agama, dimana agama itu merupakan aqidah yang tetap dan kokoh di hati muslim yang beragama, dia bangun diatasnya perbuatan dan perkataannya, dan dari dasar Itu dia bermuamalah dengan yang lainnya. Maka kita tahu, bahwa seorang muslim yang beragama, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dan bersabar dalam keadaan sempit. Dia akan bergaul atau mensikapi kenyataan dengan iman dan sabar, dan dia akan saling tolong-menolong dengan isterinya ( teman hidupnya) dengan penuh amanah dan kegembiraan.
D. CINTA, RINDU DAN CEMBURU
Banyak orang berbicara tentang masalah ini tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Atau tidak menjelaskan batasan-batasan dan maknanya secara syar'i. Dan apabila seseorang itu keluar dari batasan-batasan tadi. Dan seakan-akan yang menghalangi untuk membahas masalah ini adalah salahnya pemahaman bahwa pembahasan masalah ini berkaitan dengan akhlaq yang rendah dan berkaitan dengan perzinahan, perkataan yang keji. Dan hal in adalah salah. Tiga perkara ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia yang memotivasi untuk menjaga dan mendorong kehormatan dan kemuliaannya.
Aku memandang pembicaraan ini yang terpenting adalah batasannya, penyimpangannya, kebaikannya, dan kejelekannya. Tiga kalimat ini ada dalam setiap hati manusia, dan mereka memberi makna dari tiga hal ini sesuai dengan apa yang mereka maknai.
1. Cinta (AI-Hubb)
Cinta iaitu Al-Widaad yakni kecenderungan hati pada yang dicintai, dan itu termasuk amalan hati, bukan amalan anggota badan/dhahir. Pernikahan itu tidak akan bahagia dan berfaedah kecuali jika ada cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri. Dan kuncinya kecintaan adalah pandangan. Oleh karena itu, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, menganjurkan pada orang yang meminang untuk melihat pada yang dipinang agar sampai pada kata sepakat dan cinta, seperti telah kami jelaskan dalam bab Kedua.
Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Mughirah bin Su'bah Radhiyallahu ‘anhu berkata ;"Aku telah meminang seorang wanita", lalu Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku :'Apakah kamu telah melihatnya ?" Aku berkata :"Belum", maka beliau bersabda : 'Maka lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu pada akhimya akan lebih menambah kecocokan dan kasih sayang antara kalian berdua'
Sesungguhnya kami tahu bahwa kebanyakan dari orang-orang, lebih-lebih pemuda dan pemudi, mereka takut membicarakan masalah "cinta", bahkan umumnya mereka mengira pembahasan cinta adalah perkara-perkara yang haram, kerana itu mereka merasa menghadapi cinta itu dengan keyakinan dosa dan mereka mengira diri mereka bermaksiat, bahkan salah seorang diantara mereka memandang, bila hatinya condong pada seseorang bererti dia telah berbuat dosa.
Kenyataannya, bahawa di sini banyak sekali kerancuan-kerancuan dalam pemahaman mereka tentang "cinta" dan apa-apa yang tumbuh dari cinta itu, dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dimana mereka beranggapan bahwa cinta itu suatu maksiat, kerana sesungguhnya dia memahami cinta itu dari apa-apa yang dia lihat dari lelaki-lelaki rosak dan perempuan-perempuan rosak yang diantara mereka menegakkan hubungan yang tidak disyariatkan. Mereka saling duduk, bermalam, saling bercanda, saling menari, dan minum-minum, bahkan sampai mereka berzina di bawah semboyan cinta. Mereka mengira bahwa 'cinta' tidak ada lain kecuali yang demikian itu. Padahal sebenarnya tidak begitu, tetapi justru sebaliknya.
Sesungguhnya kecenderungan seorang lelaki pada wanita dan kecenderungan wanita pada lelaki itu merupakan syahwat dari syahwat-syahwat yang telah Allah hiaskan pada manusia dalam masalah cinta, ertinya Allah menjadikan di dalam syahwat apa-apa yang menyebabkan hati laki-laki itu cenderung pada wanita, sebagaimana firman Allah Ta'ala (yang artinya) :
"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu : wanita-wanita, anak-anak,... “,
(Q.S Ali¬-Imran : 14)
Andaikan tidak ada rasa cinta lelaki pada wanita atau sebaliknya, maka tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan dan tidak ada keluarga. Namun, Allah Ta'ala tidaklah menjadikan lelaki cinta pada wanita atau sebaliknya supaya menumbuhkan diantara keduanya hubungan yang diharamkan, tetapi untuk menegakkan hukum-hukum yang disyari'atkan dalam bersuami isteri, sebagaimana tercantum dalam hadits Ibnu Majah, dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma berkata : telah bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam :
"Tidak terlihat dua orang yang saling mencintai, seperti pemikahan .”
Dan agar orang-orang Islam menjauhi jalan-jalan yang rosak atau keji, maka Allah telah menyuruh yang pertama kali agar menundukan pandangan, kerana pandangan' itu kuncinya hati, dan Allah telah haramkan semua sebab-sebab yang mengantarkan pada Fitnah, dan kekejian, seperti berduaan dengan orang yang bukan mahramya, bersenggolan, bersalaman, berciuman antara lelaki dan wanita, karena perkara ini dapat menyebabkan condongnya hati. Maka bila hati telah condong, dia akan sulit sekali menahan jiwa setelah itu, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta’ala.
Allah lah yang menghiasi bagi manusia untuk cinta pada syahwat ini, maka manusia mencintainya dengan cinta yang besar, dan sungguh telah tersebut dalam hadits bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :
"Diberi rasa cinta padaku dari dunia kalian ; wanita dan wangi¬-wangian dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat”
( HR Ahmad, Nasa'i, Hakim dan Baihaqi)
Bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia dalam kecenderungan hatinya. Akan tetapi manusia akan disiksa dengan sebab jika kecenderungan itu diikuti dengan amalan-amalan yang diharamkan. Contohnya : apabila lelaki dan wanita saling pandang memandang atau berduaan atau duduk cerita panjang lebar, lalu cenderunglah hati keduanya dan satu sama lainnya saling mencinta, maka kecondongan ini tidak akan menyebabkan keduanya disiksanya, kerana hal itu berkaitan dengan hati, sedang manusia tidak boleh untuk menguasai hatinya. Akan tetapi, keduanya diazab kerana yang dia lakukan. Dan kerana keduanya melakukan sebab yang menyampaikan pada 'cinta', seperti telah kami sebutkan. Dan keduanya akan dimintai tanggungjawab dan akan disiksa juga dari setiap keharaman yang dia perbuat setelah itu.
Adapun cinta yang murni yang dijaga kehormatannya, maka tidak ada dosa padanya, bahkan telah disebutkan oleh sebagian ulama seperti Imam Suyuthi, bahwa orang yang mencintai seseorang lalu menjaga kehormatan dirinya dan dia menyembunyikan cintanya maka dia diberi pahala, sebagaimana akan dijelaskan dalam ucapan kami dalam bab 'Rindu'. Dan dalam keadaan yang mutlak, sesungguhnya yang paling selamat yaitu menjauhi semua sebab-sebab yang menjerumuskan hati dalam persekutuan cinta, dan mengantarkan pada bahaya-bahaya yang banyak, namun sangat sedikit mereka yang selamat.
2. Rindu (Al-'Isyq)
Rindu itu ialah cinta yang berlebihan, dan ada rindu yang disertai dengan menjaga diri dan ada juga yang diikuti dengan kerendahan. Maka rindu tersebut bukanlah hal yang tercela dan keji secara mutlak. Tetapi boleh jadi orang yang rindu itu, rindunya disertai dengan menjaga diri dan kesucian, dan kadang-kadang ada rindu itu disertai kerendahan dan kehinaan.
Sebagaimana telah disebutkan, dalam ucapan kami tentang cinta maka rindu juga seperti itu, termasuk amalan hati, yang orang tidak mampu menguasainya. Tapi manusia akan dihisab atas sebab-sebab yang diharamkan dan atas hasil-hasilnya yang haram. Adapun rindu yang disertai dengan menjaga diri padanya dan menyembunyikannya dari orang-orang, maka padanya pahala, bahkan Ath-Thohawi menukil dalam kitab Haasyi'ah Marakil Falah dari Imam Suyuthi yang mengatakan bahwa termasuk dari golongan syuhada di akhirat ialah orang-orang yang mati dalam kerinduan dengan tetap menjaga kehormatan diri dan disembunyikan dari orang-orang meskipun kerinduan itu timbul dari perkara yang haram sebagaimana pembahasan dalam masalah cinta.
Makna ucapan Suyuthi adalah orang-orang yang memendam kerinduan baik laki-laki mahupun perempuan, dengan tetap menjaga kehormatan dan menyembunyikan kerinduannya sebab dia tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dirindukannya dan bersabar atasnya sampai mati karena kerinduan tersebut maka dia mendapatkan pahala syahid di akhirat.
Hal ini tidak aneh jika fahami kesabaran orang ini dalam kerinduan bukan dalam kefajiran yang mengikuti syahwat dan dia bukan orang yang rendah yang melecehkan kehormatan manusia bahkan dia adalah seorang yang sabar, menjaga diri meskipun dalam hatinya ada kekuatan dan ada keterkaitan dengan yang dirindui, dia tahan kekerasan jiwanya, dia ikat anggota badannya sebab ini di bawah kekuasaannya. Adapun hatinya dia tidak boleh menguasai maka dia bersabar atasnya dengan sikap afaf (menjaga diri) dan menyembunyikan kerinduannya sehingga dengan itu dia mendapa pahala.
3. Cemburu (Al-Ghairah)
Cemburu ialah kebencian seseorang untuk disamai dengan orang lain dalam hak-haknya, dan itu merupakan salah satu akibat dari buah cinta. Maka tidak ada cemburu kecuali bagi orang yang mencintai. Dan cemburu itu ternasuk sifat yang baik dan bagian yang mulia, baik pada laki-laki atau wanita.
Ketika seorang wanita cemburu maka dia akan sangat marah ketika suaminya berniat kahwin dan ini fitrah padanya. Sebab perempuan tidak akan menerima madunya kerana kecemburuannya pada suami, dia senang apabila diutamakan, sebab dia mencintai suaminya. Jika dia tidak mencintai suaminya, dia tidak akan peduli (lihat pada bab 1). Kita tekankan lagi disini bahwa seorang wanita akan menolak madunya, tetapi tidak boleh menolak hukum syar'i tentang bolehnya poligami. Penolakan wanita terhadap madunya kerana gejolak kecemburuan, adapun penolakan dan pengingkaran terhadap hukum syar'i tidak akan terjadi kecuali kerana kelalaian dan kesesatan.
Adapun wanita yang shalihah, dia akan menerima hukum-hukum syariat dengan tanpa ragu-ragu, dan dia yakin bahawa padanya ada semua kebaikan dan hikmah. Dia tetap memiliki kecemburuan terhadap suaminya serta ketidaksenangan terhadap madunya.
Kami katakan kepada wanita-wanita muslimah khususnya, bahawa ada bidadari yang jelita matanya yang Allah Ta'ala jadikan mereka untuk orang mukmin di syurga. Maka wanita muslimat tidak boleh mengingkari adanya 'bidadari' ini untuk orang mukmin atau mengingkari hai-hal tersebut, kerana dorongan cemburu.
Maka kami katakan padanya :
1. Dia tidak tahu apakah dia akan berada bersama suaminya di syurga kelak atau tidak.
2. Bahwa cemburu tidak ada di syurga, seperti yang ada di dunia.
3. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta’ala telah mengkhususkan juga bagi wanita dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka ridlai, meski kita tidak mengetahui secara rinci.
4. Syurqa merupakan tempat yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terbetik dalam hati manusia, seperti firman Allah Ta'ala :
“Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaltu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata scbagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”
(Q.S As-Sajdah : 17)
Oleh karena itu, tidak seorang pun mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari bidadari-bidadari penyejuk mata sebagai balasan pada apa-apa yang mereka lakukan. Dan di syurga diperoleh kenikmatan-kenikmatan bagi mukmin dan mukminat dari apa-apa yang mereka inginkan, dan juga didapatkan hidangan-hidangan, dan akan menjadi saling ridho di antara keduanya sepenuhnya. Maka wajib bagi keduanya (suami-isteri) di dunia ini untuk beramal sholeh agar memperoleh kebahagiaan di sorga dengan penuh kenikmatan dan rahmat Allah Ta'ala yang sangat mulia lagi pemberi rahmat.
Adapun kecemburuan seorang laki-laki pada keluarganya dan kehormatannya, maka hal tersebut 'dituntut dan wajib' baginya karena termasuk kewajiban seorang laki-laki untuk cemburu pada kehormatannya dan kemuliaannya. Dan dengan adanya kecemburuan ini, akan menolak adanya kemungkaran di keluarganya. Adapun contoh kecemburuan dia pada isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan cara tidak rela kalau meraka telanjang dan membuka tabir di depan laki-laki yang bukan mahramnya, bercanda bersama mereka, hingga seolah-olah laki-laki itu saudaranya atau anak-anaknya.
Anehnya bahawa kecemburuan seperti ini, di zaman kita sekarang dianggap ekstrim-fanatik, dan lain-lain. Akan tetapi akan hilang kehairanan itu ketika kita sebutkan bahawa manusia di zaman kita sekarang ini telah hidup dengan adat barat yang buruk. Dan maklum bahawa masyarakat barat umumnya tidak mengenal makna aib, kehormatan dan tidak kenal kemuliaan, kerana serba boleh (permisivisme), mengumbar hawa nafsu kebebasan sahaja. Maka orang-orang yang mengagumi pada akhlaq-akhlaq barat ini tidak mahu memperhatikan pada akhlaq Islam yang dibangun atas dasar penjagaan kehormatan, kemuliaan dan keutamaan.
Sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam telah mensifati seorang laki-laki yang tidak cemburu pada keluarganya dengan sifat-sifat yang buruk, yaitu Dayyuuts: Sungguh ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabraani dari Amar bin Yasir ; serta dari Al-Hakim, Ahmad dan Baihaqi dan Abdullah bin Amr , dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa ada tiga golongan yang tidak akan masuk syurga iaitu peminum khomr, penderhaka orang tua dan dayyuts. Kemudian Nabi menjelaskan tentang dayyuts,iaitu orang yang membiarkan keluarganya dalam kekejian atau kerusakan, dan keharaman.
(Dikutip darikitab Ushulul Mu’asyarotil Zaujiyah, Edisi Indonesia “Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I” Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta)
Sunday, May 9, 2010
Maafkan aku ayahku,I am sorry Papa..Bidang kuasa wali dalam pernikahan...
Husna..Apakah pilihanmu?Apakah keputusanmu?Ingin buat apa ni?Bingung...aku tidak tahu...
Aku berdiam diri agak lama...adakah aku sudah bersedia menerima segala risiko?Mendirikan Masjid...Bernikah...Bagaimana dengan papa aku...yang masih tidak mahu mengizinkan?Yang masih ingin aku habiskan kuliah kemudia kerja?Bagaimana dengan tunang aku yang akan melanjutkan pengajian di Al-Azhar?Pasti beban untuk dia belajar dengan hubungan tunang yang masih belum halal?Bagaimana dengan diri aku?Beban kerana aku buat Dakwah,kerana aku tahu mana halal mana haram?Menitis air mata aku....
Husna,Apa solusi yang kamu ingin buat?Sudah banyak kali aku bincang,tiap kali aku minta izin,aku akan diherdikoleh mama dan papa aku,Aku masih ingat mama aku kata aku sudah gila..asyik ingin nikah aja...Entah kenapa aku sememangnya ingin nikah awal...terngiang-ngiang di telinga aku,ustaz kata,Nikah itu melengkapi separuh agama,lagipun aku anak tunggal...tidak ada saudara...aku perlukan keperihatinan dari seseorang,aku perlukan seorang suami...apa yang aku harus putuskan?
MasyaAllah...apa akan putus silaturrahim jika aku ingin pergi ke mahkamah syari'ah untuk memohon wali hakim?Aku sering menunda-nunda untuk ke Mahkamah...kerana aku ingin menjaga hati mereka,namun,aku tersepit dengan Hukum Syarak...bagaimana ini?Bingung amat...
Tetapi semakin hari,hatiku semakin yakin dan tekad untuk nikah dan aku berdoa ayah aku tidak membenci diri aku...kerana walaupun dia ingin aku berjaya dengan belajar dan kerjaya,tetapi aku perlukan seorang suami...Sorry Papa...I love You...
Diambil dari:
Hakcipta Terpelihara JAKIM © 2001
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Aras 4-9 Blok D7, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 62502 PUTRAJAYA
Pendahuluan
Perkahwinan adalah amanah Allah swt. Untuk menyempurnakan amanah Allah itu ia memerlukan lima rukun iaitu:
1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighah ijab qabul
Jika kekurangan salah satu rukun itu maka perkahwinan itu tidak sah. Salah satu isu penting yang sering timbul dan menjadi bahan perbualan dalam masyarakat kita ialah bidang kuasa wali. Terdapat kes-kes seperti kahwin lari, akad nikah dua kali, kahwin paksa, bapa tidak membenarkan anaknya berkahwin dengan pemuda pilihan anak, bapa angkat bertindak sebagai wali kepada anak angkatnya dan sebagainya, di mana semuanya berkisar mengenai bidang kuasa wali. Persoalan yang timbul ialah apakah bidang kuasa wali yang sebenarnya untuk menyempurna dan memuliakan amanah Allah swt itu.
Pengertian Wali Dan Tertibnya
Wali bererti teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali ini merupakan salah satu rukun dalam perkahwinan. Dalil-dalil yang menunjukkan amat mustahaknya wali ialah:
Firman Allah swt:
“Janganlah kamu menghalang mereka berkahwin kembali dengan bekas suami mereka apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf”
( Al-Baqarah : 232)
“Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan kamu dengan lelaki musyrik (kafir) hingga meereka beriman”.
( Al-Baqarah : 222)
Dari hadith Nabi saw:
“Dari Abi Musa r.a. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”.
(Riwayat Al-Khamsah dan An-Nasa’i)
Oleh kerana wali merupakan salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali. Syarat-syarat sah menjadi wali ialah:
1. Islam
2. Baligh (sekurang-kurangnya sudah berumur 15 tahun).
3. Berakal - Orang gila, mabuk dan orang yang sangat bodoh tidak sah menjadi wali.
4. Lelaki - Orang perempuan tidak sah menjadi wali.
5. Adil
6. Merdeka
Manakala orang buta atau bisu pula adalah diharuskan menjadi wali kerana ia boleh menimbang dan memikirkan mengenai soal kufu dan hal-hal kepentingan kepada wanita, selagi ia boleh memahami isyarat serta tulisan dan ia memenuhi starat-syarat sah menjadi wali.
Susunan Wali
Susunan wali mengikut tertib alah:
1. Bapa kandung
2. Datuk sebelah bapa ke atas
3. Saudara lelaki seibu-sebapa
4. Saudara lelaki sebapa
5. Anak saudara lelaki seibu-sebapa
6. Anak saudara lelaki sebapa
7. Bapa saudara sebelah bapa seibu-sebapa
8. Bapa saudara sebelah bapa sebapa
9. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu-sebapa ke bawah
10. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa ke bawah
11. Bapa saudara seibu-sebapa
12. Bapa saudara bapa sebapa
13. Anak lelaki bapa saudara seibu-sebapa
14. Anak lelaki bapa saudara sebapa ke bawah
15. Bapa saudara datuk seibu-sebapa
16. Bapa saudara datuk sebapa
17. Anak lelaki bapa saudara datuk seibu-sebapa ke bawah
18. Anak lelaki bapa saudara datuk sebapa ke bawah
19. Muktiq (tuan kepada hamba perempuan yang dibebaskan).
20. Sekalian asabah kepada seorang muktiq
21. Raja/Sultan.
Sekiranya wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya.
Mengikut tertib wali, bapa hendaklah menjadi wali bagi semua perkahwinan anaknya. Dan jika bapa tidak ada kerana meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada datuk pengantin perempuan itu; dan jika datuk juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tertib susunannya.
Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim. Rasulullah saw bersabda:
“Maka Sultanlah yang menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud)
Dalam kes Ismail bin Abdul Majid lawan Aris Fadilah dan Insun bt Abdul Majid (1990, Jld. V, II, JH) di Mahkamah Syariah, Kuala Kangsar, Perak, Yang Arif Hakim Amran bin Satar telah memutuskan perkahwinan yang diwalikan oleh wali ab’ad sedangkan wali aqrab masih ada maka perkahwinan itu tidak sah.
(Wali Ab’ad : wali yang jauh perhubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali).
(Wali Aqrab : Wali yang paling dekat hubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali).
Fakta kesnya adalah seperti berikut: Pengantin perempuan telah berkahwin dengan seorang pemuda pada 6hb Mei, 1974 di Kampung Kandang Hilir, Kota Lama Kanan, Perak. Wali yang bertindak kepada perempuan tersebut ialah saudara lelakinya kerana bapa perempuan itu telah meninggal dunia. Pengantin perempuan itu sebenarnya juga masih mempunyai datuk yang masih hidup dengan segar dan waras yang tinggal di Bt. 8, Batu Laut, Kuala Langat, Selangor. Datuk itu tidak diberitahu mengenai perkahwinan cucunya itu. Kes ini telah dibawa ke Mahkamah dan telah diputuskan perkahwinan itu tidak sah atau batal dengan alasan:
1. Saudara lelaki pada pengantin perempuan itu tidak ada bidang kuasa wali kerana wali aqrab iaitu datuk perempuan itu masih ada.
2. Akal fikiran datuk itu masih waras maka hak kelayakan wali masih tidak hilang.
Berdasarkan analisa kes tersebut, sepatutnya pengantin perempuan itu menghubungi datuknya bagi mewalikan perkahwinannya. Jika datuknya itu tidak dapat hadir, maka datuknya boleh mewakilkan (wakalah wali) kepada orang lain, untuk menikahkan cucunya itu.
Wali Mujbir
Wali mujbir ertinya wali yang mempunyai bidang kuasa mengahwinkan anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau dara tanpa meminta izin perempuan itu terlebih dahulu. Menurut Mazhab Shafi’e, wali mujbir itu terdiri daripada bapa, datuk dan seterusnya sampai ke atas. Manakala wali-wali lain seperti saudara lelaki kandung sebapa, bapa saudara dan sebagainya bukan wali mujbir iaitu tidak ada bidang kuasa memaksa perempuan berkahwin. Dalilnya ialah:
“Perempuan janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya dan perempuan perawan atau dara dikahwinkan oleh bapanya”.
(Riwayat Darul-Qutni)
Hadith ini menunjukkan bapa atau datuk mengahwinkan anak perempuan yang perawan tanpa meminta izin anak perempuan itu terlebih dahulu adalah sah.
Dalam kes Syed Abdullah Al-Shatiri lawan Syarifah Salmah (1959, Jld. I, II, JH), ketika menyampaikan keputusan Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura, Yang Arif Hakim Ahmad bin Ibrahim menyatakan, mengikut Mazhab Shafi’e, apabila seorang anak dara dikahwinkan oleh bapanya tanpa minta izin anak dara itu terlebih dahulu, maka adalah sah perkahwinan itu.
Fakta kes itu adalah seperti berikut: Seorang bapa Syed Abdullah Al-Shatiri mengahwinkan anak daranya Syarifah Salmah dengan Syed Idros bin Saggof Al-Jofri tanpa izin anak dara itu. Bapa itu bertindak sebagai wali dan ia sendiri menikahkan perkahwinan itu. Anak perempuan itu enggan menerima suami pilihan bapanya. Anak perempuan itu membawa kes itu ke Mahkamah Syariah.
Mahkamah Syariah Singapura telah mengeluarkan perintah bahawa perkahwinan itu tidak sah berdasarkan hadith:
Pertama:
Rasululah saw bersabda:
“Janganlah kahwinkan seseorang perempuan yang tidak anak dara (janda) sehingga kamu mendapat kuasanya terhadap perkahwinnan itu dan janganlah kahwinkan seorang anak dara sehingga dipinta izinnya”.
(Riwayat Al-Bukhari)
Kedua:
Rasulullah saw bersabda:
“Seseorang yang bukan anak dara mempunyai hak yang lebih besar mengenai dirinya daripada penjaganya. Persetujuan seorang anak dara haruslah dipinta berkenaan dengan sesuatu mengenai dirinya dan diam membisu pada haknya itu adalah bererti memberikan persetujuan”.
(Riwayat Muslim)
Bapa telah membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura bahawa ia mengahwinkan anak dara perempuannya tanpa izin perempuan itu atas bidang kuasanya sebagai wali mujbir.
Menurut Ahmad Ibrahim ketika menyampaikan keputusan Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura itu menyatakan:
“Hadith-hadith yang menjadi alasan Mahkamah Syariah Singapura itu sebenarnya dipertikaikan oleh ulama mengenai makna “meminta izin anak dara” yang terdapat dalam hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Malik, Imam Shafi’e, Imam Ahmad dan ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’e seperti Imam Nawawi, maksud “meminta izin anak dara” adalah sunat bagi wali mujbir meminta izin terlebih dahulu daripada pengantin perempuan seperti mana dengan maksud hadith yang dieriwayatkan oleh Darul-Qutni”.
Selanjutnya Ahmad Ibrahim memetik pandangan Mazhab Syafi’e sepertimana yang terdapat dalam kitab Minhaj Talibin, karangan Imam Nawawi:
“Seseorang bapa boleh mengikut kehendaknya mengahwinkan anak perempuannya tanpa meminta izinnya, tidak kira berapa umurnya dengan syarat anak itu masih anak dara. Walau bagaimanapun adalah sunat berunding dengannya mengenai bakal suaminya itu; dan izin rasminya ke atas perkahwinan itu adalah perlu jika dia telah kehilangan daranya. Manakala seseorang bapa mengahwinkan anak perempuan sewaktu anak itu masih di bawah umur, maka anak perempuan itu tidaklah boleh diserahkan kepada suaminya sebelum dia mencapai umur akil baligh. Jika berlaku kegagalan pada pihak bapanya, maka bapa kepada bapanya (datuknya sebelah bapa) hendaklah menjalankan semua kuasanya. Kehilangan dara menghapuskan hak mengahwinkan anak perempuan tanpa izinnya, dan tidaklah ada perbezaan di dalam aspek ini bahawa kehilangan dara antara yang disebabkan oleh persetubuhan yang halal dengan yang diakibatkan oleh persetubuhan haram. Sebaliknya hak itu tetap tidak terjejas jika kehilangan itu berlaku tanpa persentuhan badaniah, umpamanya akibat terjatuh ke atas tanah”.
Ketika menyampaikan keputusan Lembaga Rayuan itu juga Ahmad Ibrahim merujuk kepada buku “Mohamed Law Of Inheritance, Marriage And Right Of Women” oleh Syeikh Abdul Kadir bin Muhammad Al-Makkawi menyatakan : Seseorang bapa atau datuk mengahwinkan seorang anak dara tanpa persetujuan anak dara itu adalah sah dengan syarat:
1. Janganlah hendaknya terdapat antara anak dara itu dengan bapanya atau datuknya yang mengahwinkannya itu apa-apa sifat permusuhan yang nyata dan tidak pula terlindung daripada pengetahuan orang-orang di tempat anak dara itu berada.
2. Si suami itu hendaklah sama tarafnya (sekufu) dengan anak dara itu.
3. Si suami itu hendaklah mampu membayar mas kahwin.
4. Janganlah hendaknya terdapat sifat permusuhan baik di luar mahupun di dalam antara anak dara itu dengan si suami.
5. Bapa atau datuk itu tidak boleh mengahwinkan anak daranya dengan mas kahwin yang terkurang menurut nilai mata wang negara itu.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura berpendapat bahawa perkahwinan yang dianjurkan oleh wali mujbir tanpa izin perempuan itu adalah sah. Maka keputusan Mahkamah Syariah yang terdahulu itu telah dibatalkan.
Perempuan Janda
Wali Mujbir atau wali-wali yang lain tidak boleh mengahwinkan perempuan janda kecuali hendaklah mendapat izin perempuan itu terlebih dahulu. Rasulullah saw telah bersabda:
“Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda, “Perempuan janda diajak bermusyawarah tentang urusan dirinya, kemudian jika ia diam, maka itulah izinnya, tetapi jika ia menolak maka tiada paksa ke atasnya”.
(Riwayat Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah)
Dalam hadith yang lain, Rasulullah saw telah menyatakan:
“Dari Khansa’ binti Khadam, bahawasanya bapa Khansa’ telah mengahwinkan dia, sedang ia perempuan janda, lalu ia tidak suka demikian itu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menolak perkahwinan itu”.
(Riwayat Al-Bukhari dan Ahmad)
Ini bermakna perempuan janda mempunyai bidang kuasa menolak perkahwinan yang dibuat tanpa kebenarannya iaitu ia boleh menfasakhkan perkahwinan itu di Mahkamah Syariah.
Perkahwinan Bawah Umur
Menurut Mazhab Empat bahawa dalam Islam tidak ada larangan had umur untuk berkahwin. Ini bermakna kanak-kanak kecil boleh berkahwin.
Daripada Siti Aisyah r.a.,
“Bahawasanya Nabi saw telah mengahwini Aisyah sedang ia berumur enam tahun dan Aisyah tinggal bersama Nabi semasa ia berumur sembilan tahun”..
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
Hadith ini menunjukkan bahawa dalam Islam tiada had umur larangan berkahwin. Walau bagaimanapun menurut Seksyen 8, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan:
“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan atau didaftarkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syariah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.
Menurut Seksyen tersebut perkahwinan kanak-kanak di bawah umur hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan dari Mahkamah Syariah. Peruntukan Seksyen tersebut bukanlah berlawanan dengan pendapat Mazhab Empat. Sebenarnya kebenaran dari Mahkamah itu bertujuan memberi peluang kepada Mahkamah untuk menyelidiki gadis itu dari segi latar belakang, keadaan fizikal, kemampuan untuk berumahtangga dan menjaga kepentingan kanak-kanak itu.
Adakah Wali Fasik Sah Menjadi Wali?
Mengikut pendapat Mazhab Syafi’e dan Hambali, wali fasik tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sebuah hadith dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah saw bersabda,
“Tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan ada saksi yang adil”.
(Riwayat Ahmad)
Yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapa dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.
Wali bersifat adil disyaratkan kerana ia dianggap bertanggungjawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat perempuan yang hendak berkahwin itu. Manakala wali fasik pula, ia sendiri sudah tidak bertanggungjawab ke atas dirinya apatah lagi hendak bertanggungjawab kepada orang lain.
Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah memadai dilihat dari segi zahir atau luaran sahaja ataupun memadai wali itu mastur iaitu kefasikannya tidak diketahui kerana untuk menilai kefasikan secara batin adalah susah. Walau bagaimanapun jikalau Sultan atau Raja itu fasik yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali maka kewalian itu tetap sah kerana kesahihannya diambilkira dari segi keperluan terhadap wali Raja.
Sebenarnya sebahagian besar ulama-ulama Mutaakhirin dalam Mazhab Syafi’e seperti Imam Al-Ghazali, pendapat pilihan Imam Nawawi dan sebagainya, telah mengeluarkan fatwa bahawa sah wali fasik menjadi wali, selepas beristighfar.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin telah mengingatkan bahawa seseorang wali harus memerhati dan meneliti kelakuan geraklaku calon suami, jangan sampai mengahwini saudara perempuan dengan seorang lelaki yang buruk budi pekertinya atau lemah agamanya ataupun yang tidak sekufu dengan kedudukannya. Sekiranya ia mengahwinkan puterinya dengan seorang lelaki yang zalim atau fasik atau yang lemah agamanya atau peminum arak, maka ia telah melanggar perintah agamanya dan ketika itu ia akan terdedah kepada kemurkaan Allah swt, kerana ia telah mencuaikan persoalan silaturrahim (perhubungan tali kerabat) dan telah memilih jalan yang salah.
Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang meminta nasihat kepada Al-Hasan, Katanya: “Telah banyak orang yang datang meminang puteriku, tetapi aku tidak tahu dengan siapa yang harusku kahwinkan dia”. Berkata Al-Hasan: “Kahwinkan puterimu itu dengan orang yang banyak taqwanya kepada Allah. Andaikata suaminya mencintainya kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya membencinya maka tiada dianiayainya”.
Tiada Persetujuan Antara Wali Yang Sedarjat
Wali sedarjat ialah wali-wali yang mempunyai bidang kuasa yang setaraf atau sama. Misalnya bagi pengantin perempuan yang sudah tidak ada lagi bapa dan datuk, maka orang yang berhak menjadi wali mengikut tertib ialah saudara lelaki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan itu.
Persoalan yang timbul ialah saudara lelaki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan itu ramai. Siapa yang berhak menjadi wali?
Mengikut Islam kalau semua wali sedarjat itu bersependapat dan redha dengan bakal suami pilihan perempuan itu maka salah seorang boleh menjadi wali. Yang afdhalnya ialah terdiri daripada orang yang tahu hal-hal agama atau alim.
Satu isu lagi mengenai wali sedarjat ialah jika sebahagian wali sedarjat setuju bakal suami itu manakala sebahagian yang lain menentang bakal suami pilihan pengantin perempuan itu. Siapa berhak menjadi wali dalam kes seperti di atas?
Menurut Jumhur Fuqqaha (Mazhab Syafi’e, Maliki dan Hambali) jika perkahwinan itu dilakukan juga oleh wali sedarjat yang redha dengan bakal suami pilihan pengantin perempuan, maka wali sedarjat yang menentang itu berhak juga menfasakhkan perkahwinan di Mahkamah Syariah jika wali yang menentang itu ada alasan syarak.
Dalam kes tiada persefahaman antara wali-wali sedarjat ini, maka pengantin perempuan hendaklah membuat aduan di Mahkamah Syariah atas nama wali enggan di mana Mahkamah akan membuat keputusan yang adil.
Wali Hakim Atau Wali Raja
Wali hakim ialah Sultan atau Raja yang beragama Islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Oleh kerana Sultan atau Raja ini sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada Kadhi-Kadhi atau Pendaftar-Pendaftar Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.
Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, Seksyen 2 (1) Wali Hakim ditakrifkan sebagai wali yang ditauliahkan oleh Yang DiPertuan Agong dalam hal Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau oleh Raja dalam hal sesuatu negeri lain untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab.
Sebab-Sebab Menggunakan Wali Hakim
Pertama: Tidak Ada Wali Nasab
Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti saudara baru di mana tidak ada saudara-maranya yang memeluk Islam atau perempuan yang tidak mempunyai wali langsung mengikut tertib wali atau anak luar nikah maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkahwinannya. Rasulullah saw bersabda:
“Sultanlah menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat Al-Khamsah)
Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali maka wali hakimlah yang akan mengahwinkan pengantin perempuan itu.
Kedua: Anak Tidak Sah Taraf Atau Anak Angkat
Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkahwinan yang sah. Contohnya, jika sepasang lelaki dan perempuan bersekedudukan sama ada lama atau sekejap kemudian mengandung maka anak yang dikandung itu dianggap anak tidak sah taraf walaupun anak itu lahir dalam perkahwinan yang sah. Ini bermakna benih-benih kandungan yang terjadi sebelum kahwin dan dilahirkan dalam tempoh perkahwinan, maka anakitu tetap dianggap anak tidak sah taraf.
Oleh yang demikian, jika anak yang tidak sah taraf itu perempuan dan ia mahu berkahwin di kemudian hari, maka walinya ialah wali hakim. Begitu juga anak angkat. Jika anak angkat itu berasal dari anak tidak sah taraf, maka walinya adalah wali hakim kerana anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab.
Sekiranya anak angkat itu berasal dari bapa yang sah atau keluarga yang sah, maka walinya ialah berdasarkan susunan atau tertib wali yang ada, bukannya bapa angkat. Oleh itu para ibu bapa atau bapa angkat hendaklah berhati-hati tentang anak yang tidak sah taraf ini, jangan menyembunyikan keaaan sebenar.
Ketiga: Wali Yang Ada Tidak Cukup Syarat.
Dalam Islam, kalau wali aqrab tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali ab’ad mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.
Keempat: Wali Aqrab Menunaikan Haji Atau Umrah
Dalam kitab Minhaj Talibin dalam bab Nikah menyatakan jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlucut dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab’ad, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim.
Demikian juga sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum membuat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah. Rasulullah saw bersabda:
“Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin”.
(Riwayat Muslim)
Oleh yang demikian, jika seseorang perempuan yang hendak berkahwin, hendaklah menunggu sehingga wali itu pulang dari Mekah atau dengan menggunakan wali hakim.
Kelima: Wali Enggan
Para Fuqaha sependapat bahawa wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkahwin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak.
Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: “Saya mempunyai saudara perempuan . Ia dipinang ole seorang pemuda yang mempunyai pertalian darah dengan saya. Saya kahwinkan perempuan itu dengan pemuda tersebut, kemudian diceraikan dengan talak yang boleh dirujuk. Perempuan itu ditinggalkan sampai habis eddahnya. Tidak berapa lama kemudian, pemuda itu datang lagi untuk meminang, maka saya jawab:”Demi Allah, saya tidak akan mengahwinkan engkau dengan dia selama-lamanya”. Peristiwa ini disampaikan kepda Nabi saw. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah swt menurunkan ayat Al-Quran :
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa eddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin dengan bakal suaminya”.
(Al-Baqarah : 232)
Kemudian Ma’qil berkata: “Kemudian saya membayar kifarah sumpah dan perempuan itu saya kahwinkan dengan lelaki berkenaan”.
(Riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud)
Dalam sebuah hadith yang lain dinyatakan:
“Ada tiga perkara yang tidak boleh ditanggungkan iaitu: solat bila telah datang waktunya, jenazah bila telah terlantar dan wanita janda yang telah bertemu jodohnya”.
(Riwayat At-Tirmizi dan Hakim)
Oleh yang demikian, perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu.
Menurut Jumhur Fuqaha (Syafi’e, Maliki dan Hambali) apabila wali aqrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Rasulullah saw bersabda:
“Kalau wali-wali itu enggan maka Sultan atau hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi)
Dalam kes Azizah bte Mat lawan Mat bin Salleh (1976, Jld. II, I JH) mengenai wali enggan di Mahkamah Kadhi Perlis, Yang Arif Kadhi Mahmood bin Lebai Man (pada masa itu) memutuskan, perempuan itu berhak mendapat wali Raja atau hakim untuk berkahwin dengan Mansor bin Isa dengan mas kahwin dan belanja yang tidak ditetapkan.
Fakta kes itu adalah seperti berikut: Seorang perempuan telah menuntut di Mahkamah Kadhi supaya ia dikahwinkan dengan Mansor bin Isa secara wali hakim kerana bapanya enggan mewalikannya dalam perkahwinan itu dengan mas kahwin sebanyak RM80.00 dan hantaran RM202.00 tunai.
Pihak bakal suami telah mencuba beberapa kali untuk meminang perempuan tetapi dihalang oleh bapa dengan alasan “Tunggulah dulu sehingga anak perempuannya mendapat pekerjaan”. Bakal suami itu bekerja sebagai Pembantu Audit.
Kadhi ketika memutuskan kes itu menyatakan :
“Berdasarkan kepada hukum syarak, apabila seseorang wali itu tidak mahu mewalikan nikah anaknya kerana enggan atau berselisihfaham, maka bolehlah dinikahkan perempuan itu dengan wali hakim atau wali Raja dengan alasan:
Pertama: Daripada Aisyah r.a. Nabi saw bersabda:
“Jika mereka berselisih , maka Sultan atau Rajalah wali bagi orang yang tidak ada wali”.
(Riwayat Abu Daud, Ahmad dan At-Tirmizi)
Kedua: Rasulullah saw bersabda:
“Kalau datang kepadamu lelaki beragama dan berakhlak baik, maka nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukannya nescaya akan terjadi fitnah dan kerosakan yang besar”.
(Riwayat At-Tirmizi)
Ini bermakna wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syarak, maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.
Wali Berada Jauh Atau Ghaib
Sering timbul dalam masyarakat kita, wali aqrab kepada pengantin perempuan berada jauh atau ghaib. Ini menimbulkan masalah kepada pengantin perempuan iaitu siapa yang berhak menjadi wali?.
Mengikut Mazhab Syafi’e, kalau wali aqrab ghaib atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab’ad. Ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi kerana sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim.
Persoalan yang tmbul ialah apakah ukuran yang dikatakan jauh itu? Menurut Mazhab Syafi’e, ukuran jauh itu ialah dua marhalah yang mengharuskan sembahyang qasar iaitu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Berdasarkan halangan dan kesukaran perjalanan itulah maka wali hakim mengambil alih tugas wali aqrab yang berada jauh itu.
Mengikut ukuran sekarang, dua marhalah itu adalah sejauh 91 km. Kalau pada masa dahulu perjalanan dua marhalah ialah sejauh satu hari satu malam perjalanan unta, maka pada masa sekarang perjalanan dua marhalah itu hanya boleh sampai dalam tempoh beberapa jam sahaja, bahkan jarak perjalanan di antara benua dan lautan seolah-olah seperti dalam satu daerah sahaja.
Oleh sebab itu, ulama sekarang berpendapat bila wali aqrab berada jauh atau ghaib meskipun tempat tinggalnya di Eropah atau Amerika, hendaklah wali aqrab itu dihubungi melalui surat supaya ia mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain untuk mengahwinkan pengantin perempuan atau menunggu kepulangannya (jika ia mahu pulang segera) kerana perhubungan sekarang amat mudah dan cepat.
Sekiranya wali aqrab itu ghaib atau berada jauh dan tiadak diketahui langsung alamatnya maka barulah hak kewalian itu berpindah kepada wali hakim.
Dalam kes Hashim bin Mat Isa lawan Fatimah bte Ahmad (1977, Jld. III, I JH), Yang Arif Kadhi Besar Kedah, Syeikh Ismail bin Hj. Omar (pada masa itu) memutuskan perkahwinan kahwin lari yang dibuat di Pekan Siam, Padang Besar, Thailand itu tidak sah.
Fakta kesnya adalah seperti berikut: Kedua-dua pasangan itu warganegara Malaysia. Pengantin perempuan tinggal bersama bapanya (wali) di Batu 5, Jalan Sanglang, Kedah. Pengantin perempuan dan pasangannya telah berkahwin lari di Kampung Pekan Siam, Padang Besar, Thailand. Sekembalinya ke Kedah pasangan itu mahu mendaftarkan parkahwinannya. Permohonan itu dibuat di Mahkamah Syariah Alor Setar, Kedah. Ketika menyampaikan keputusan permohonan pendaftaran perkahwiann itu, Yang Arif Kadhi Besar memutuskan:
“Perkahwinan pasangan itu tidak sah pada hukum syarak keranan jarak di antara tempat wali berada pada masa itu dengan tempat akad nikah yang dibuat di Kampung Pekan Siam itu tidak sampai dua marhalah dan perempuan itu diperintahkna supaya bereddah”.
Sebagai pengajaran dari keputusan Mahkamah itu, maka adalah mustahak mana-mana perkahwiann yang hendak dibuat di luar kariah, daerah dan negeri hendaklah terlebih dahulu merujuk kepada Pejabat kadhi yang berdekatan dengan tempat tinggal.
Wakalah Wali (Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain)
Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-Undang Islam yang menyatakan:
“Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, bolehlah ia mewakilkan sesuatu itu kepada orang lain”.
Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahawa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia mewakilkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jualbeli, cerai, sewa menyewa, tuntutan hak dan akad yang lain.
Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh, tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu boleh hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar’ie.
Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir pada majlis akad nikah kerana ia sedang belajar di luar negeri, maka ia bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar’ie bagi menerima ijab (menjawab) nikah itu. Walau bagaimanapun bagi perempuan (bakal isteri) ia tidak ada bidang kuasa mewakilkan kepada orang lain untuk megahwinkannya kerana haknya ada di tangan walinya.
Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah:
1. Lelaki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal (akal tidak lemah)
6. Wakalah itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.
Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu kerana orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu.
Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengahwinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah kahwinkan perempuan itu dengan si A.
Kalau wakil itu mengahwinkan peempuan itu dengan si B, maka perkahwinan itu tidak sah.
Mengikut amalan di Malaysia, selalunya wakalah wali dibuat di hadapan Kadhi atau Pendaftar Perkahwinan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
Sebelum melakukan walkalah wali, adalah mustahak wali itu mengkaji latar belakang orang yang hendak menereima wakil itu.
Penutup
Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkahwinan kerana ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkahwinan. Oleh itu, setiap ibu bapa dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkahwinan hendaklah meyemak dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya para ibu bapa dan penjaga tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah merujuk kepada mana-mana Pejabat Kadhi, Imam atau orang alim untuk mendapat penjelasan.
Aku berdiam diri agak lama...adakah aku sudah bersedia menerima segala risiko?Mendirikan Masjid...Bernikah...Bagaimana dengan papa aku...yang masih tidak mahu mengizinkan?Yang masih ingin aku habiskan kuliah kemudia kerja?Bagaimana dengan tunang aku yang akan melanjutkan pengajian di Al-Azhar?Pasti beban untuk dia belajar dengan hubungan tunang yang masih belum halal?Bagaimana dengan diri aku?Beban kerana aku buat Dakwah,kerana aku tahu mana halal mana haram?Menitis air mata aku....
Husna,Apa solusi yang kamu ingin buat?Sudah banyak kali aku bincang,tiap kali aku minta izin,aku akan diherdikoleh mama dan papa aku,Aku masih ingat mama aku kata aku sudah gila..asyik ingin nikah aja...Entah kenapa aku sememangnya ingin nikah awal...terngiang-ngiang di telinga aku,ustaz kata,Nikah itu melengkapi separuh agama,lagipun aku anak tunggal...tidak ada saudara...aku perlukan keperihatinan dari seseorang,aku perlukan seorang suami...apa yang aku harus putuskan?
MasyaAllah...apa akan putus silaturrahim jika aku ingin pergi ke mahkamah syari'ah untuk memohon wali hakim?Aku sering menunda-nunda untuk ke Mahkamah...kerana aku ingin menjaga hati mereka,namun,aku tersepit dengan Hukum Syarak...bagaimana ini?Bingung amat...
Tetapi semakin hari,hatiku semakin yakin dan tekad untuk nikah dan aku berdoa ayah aku tidak membenci diri aku...kerana walaupun dia ingin aku berjaya dengan belajar dan kerjaya,tetapi aku perlukan seorang suami...Sorry Papa...I love You...
Diambil dari:
Hakcipta Terpelihara JAKIM © 2001
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Aras 4-9 Blok D7, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 62502 PUTRAJAYA
Pendahuluan
Perkahwinan adalah amanah Allah swt. Untuk menyempurnakan amanah Allah itu ia memerlukan lima rukun iaitu:
1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighah ijab qabul
Jika kekurangan salah satu rukun itu maka perkahwinan itu tidak sah. Salah satu isu penting yang sering timbul dan menjadi bahan perbualan dalam masyarakat kita ialah bidang kuasa wali. Terdapat kes-kes seperti kahwin lari, akad nikah dua kali, kahwin paksa, bapa tidak membenarkan anaknya berkahwin dengan pemuda pilihan anak, bapa angkat bertindak sebagai wali kepada anak angkatnya dan sebagainya, di mana semuanya berkisar mengenai bidang kuasa wali. Persoalan yang timbul ialah apakah bidang kuasa wali yang sebenarnya untuk menyempurna dan memuliakan amanah Allah swt itu.
Pengertian Wali Dan Tertibnya
Wali bererti teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali ini merupakan salah satu rukun dalam perkahwinan. Dalil-dalil yang menunjukkan amat mustahaknya wali ialah:
Firman Allah swt:
“Janganlah kamu menghalang mereka berkahwin kembali dengan bekas suami mereka apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf”
( Al-Baqarah : 232)
“Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan kamu dengan lelaki musyrik (kafir) hingga meereka beriman”.
( Al-Baqarah : 222)
Dari hadith Nabi saw:
“Dari Abi Musa r.a. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”.
(Riwayat Al-Khamsah dan An-Nasa’i)
Oleh kerana wali merupakan salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali. Syarat-syarat sah menjadi wali ialah:
1. Islam
2. Baligh (sekurang-kurangnya sudah berumur 15 tahun).
3. Berakal - Orang gila, mabuk dan orang yang sangat bodoh tidak sah menjadi wali.
4. Lelaki - Orang perempuan tidak sah menjadi wali.
5. Adil
6. Merdeka
Manakala orang buta atau bisu pula adalah diharuskan menjadi wali kerana ia boleh menimbang dan memikirkan mengenai soal kufu dan hal-hal kepentingan kepada wanita, selagi ia boleh memahami isyarat serta tulisan dan ia memenuhi starat-syarat sah menjadi wali.
Susunan Wali
Susunan wali mengikut tertib alah:
1. Bapa kandung
2. Datuk sebelah bapa ke atas
3. Saudara lelaki seibu-sebapa
4. Saudara lelaki sebapa
5. Anak saudara lelaki seibu-sebapa
6. Anak saudara lelaki sebapa
7. Bapa saudara sebelah bapa seibu-sebapa
8. Bapa saudara sebelah bapa sebapa
9. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu-sebapa ke bawah
10. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa ke bawah
11. Bapa saudara seibu-sebapa
12. Bapa saudara bapa sebapa
13. Anak lelaki bapa saudara seibu-sebapa
14. Anak lelaki bapa saudara sebapa ke bawah
15. Bapa saudara datuk seibu-sebapa
16. Bapa saudara datuk sebapa
17. Anak lelaki bapa saudara datuk seibu-sebapa ke bawah
18. Anak lelaki bapa saudara datuk sebapa ke bawah
19. Muktiq (tuan kepada hamba perempuan yang dibebaskan).
20. Sekalian asabah kepada seorang muktiq
21. Raja/Sultan.
Sekiranya wali pertama tidak ada, hendaklah diambil wali yang kedua dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya.
Mengikut tertib wali, bapa hendaklah menjadi wali bagi semua perkahwinan anaknya. Dan jika bapa tidak ada kerana meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada datuk pengantin perempuan itu; dan jika datuk juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikut tertib susunannya.
Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim. Rasulullah saw bersabda:
“Maka Sultanlah yang menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud)
Dalam kes Ismail bin Abdul Majid lawan Aris Fadilah dan Insun bt Abdul Majid (1990, Jld. V, II, JH) di Mahkamah Syariah, Kuala Kangsar, Perak, Yang Arif Hakim Amran bin Satar telah memutuskan perkahwinan yang diwalikan oleh wali ab’ad sedangkan wali aqrab masih ada maka perkahwinan itu tidak sah.
(Wali Ab’ad : wali yang jauh perhubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali).
(Wali Aqrab : Wali yang paling dekat hubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali).
Fakta kesnya adalah seperti berikut: Pengantin perempuan telah berkahwin dengan seorang pemuda pada 6hb Mei, 1974 di Kampung Kandang Hilir, Kota Lama Kanan, Perak. Wali yang bertindak kepada perempuan tersebut ialah saudara lelakinya kerana bapa perempuan itu telah meninggal dunia. Pengantin perempuan itu sebenarnya juga masih mempunyai datuk yang masih hidup dengan segar dan waras yang tinggal di Bt. 8, Batu Laut, Kuala Langat, Selangor. Datuk itu tidak diberitahu mengenai perkahwinan cucunya itu. Kes ini telah dibawa ke Mahkamah dan telah diputuskan perkahwinan itu tidak sah atau batal dengan alasan:
1. Saudara lelaki pada pengantin perempuan itu tidak ada bidang kuasa wali kerana wali aqrab iaitu datuk perempuan itu masih ada.
2. Akal fikiran datuk itu masih waras maka hak kelayakan wali masih tidak hilang.
Berdasarkan analisa kes tersebut, sepatutnya pengantin perempuan itu menghubungi datuknya bagi mewalikan perkahwinannya. Jika datuknya itu tidak dapat hadir, maka datuknya boleh mewakilkan (wakalah wali) kepada orang lain, untuk menikahkan cucunya itu.
Wali Mujbir
Wali mujbir ertinya wali yang mempunyai bidang kuasa mengahwinkan anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau dara tanpa meminta izin perempuan itu terlebih dahulu. Menurut Mazhab Shafi’e, wali mujbir itu terdiri daripada bapa, datuk dan seterusnya sampai ke atas. Manakala wali-wali lain seperti saudara lelaki kandung sebapa, bapa saudara dan sebagainya bukan wali mujbir iaitu tidak ada bidang kuasa memaksa perempuan berkahwin. Dalilnya ialah:
“Perempuan janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya dan perempuan perawan atau dara dikahwinkan oleh bapanya”.
(Riwayat Darul-Qutni)
Hadith ini menunjukkan bapa atau datuk mengahwinkan anak perempuan yang perawan tanpa meminta izin anak perempuan itu terlebih dahulu adalah sah.
Dalam kes Syed Abdullah Al-Shatiri lawan Syarifah Salmah (1959, Jld. I, II, JH), ketika menyampaikan keputusan Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura, Yang Arif Hakim Ahmad bin Ibrahim menyatakan, mengikut Mazhab Shafi’e, apabila seorang anak dara dikahwinkan oleh bapanya tanpa minta izin anak dara itu terlebih dahulu, maka adalah sah perkahwinan itu.
Fakta kes itu adalah seperti berikut: Seorang bapa Syed Abdullah Al-Shatiri mengahwinkan anak daranya Syarifah Salmah dengan Syed Idros bin Saggof Al-Jofri tanpa izin anak dara itu. Bapa itu bertindak sebagai wali dan ia sendiri menikahkan perkahwinan itu. Anak perempuan itu enggan menerima suami pilihan bapanya. Anak perempuan itu membawa kes itu ke Mahkamah Syariah.
Mahkamah Syariah Singapura telah mengeluarkan perintah bahawa perkahwinan itu tidak sah berdasarkan hadith:
Pertama:
Rasululah saw bersabda:
“Janganlah kahwinkan seseorang perempuan yang tidak anak dara (janda) sehingga kamu mendapat kuasanya terhadap perkahwinnan itu dan janganlah kahwinkan seorang anak dara sehingga dipinta izinnya”.
(Riwayat Al-Bukhari)
Kedua:
Rasulullah saw bersabda:
“Seseorang yang bukan anak dara mempunyai hak yang lebih besar mengenai dirinya daripada penjaganya. Persetujuan seorang anak dara haruslah dipinta berkenaan dengan sesuatu mengenai dirinya dan diam membisu pada haknya itu adalah bererti memberikan persetujuan”.
(Riwayat Muslim)
Bapa telah membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura bahawa ia mengahwinkan anak dara perempuannya tanpa izin perempuan itu atas bidang kuasanya sebagai wali mujbir.
Menurut Ahmad Ibrahim ketika menyampaikan keputusan Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura itu menyatakan:
“Hadith-hadith yang menjadi alasan Mahkamah Syariah Singapura itu sebenarnya dipertikaikan oleh ulama mengenai makna “meminta izin anak dara” yang terdapat dalam hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Malik, Imam Shafi’e, Imam Ahmad dan ulama-ulama dalam Mazhab Syafi’e seperti Imam Nawawi, maksud “meminta izin anak dara” adalah sunat bagi wali mujbir meminta izin terlebih dahulu daripada pengantin perempuan seperti mana dengan maksud hadith yang dieriwayatkan oleh Darul-Qutni”.
Selanjutnya Ahmad Ibrahim memetik pandangan Mazhab Syafi’e sepertimana yang terdapat dalam kitab Minhaj Talibin, karangan Imam Nawawi:
“Seseorang bapa boleh mengikut kehendaknya mengahwinkan anak perempuannya tanpa meminta izinnya, tidak kira berapa umurnya dengan syarat anak itu masih anak dara. Walau bagaimanapun adalah sunat berunding dengannya mengenai bakal suaminya itu; dan izin rasminya ke atas perkahwinan itu adalah perlu jika dia telah kehilangan daranya. Manakala seseorang bapa mengahwinkan anak perempuan sewaktu anak itu masih di bawah umur, maka anak perempuan itu tidaklah boleh diserahkan kepada suaminya sebelum dia mencapai umur akil baligh. Jika berlaku kegagalan pada pihak bapanya, maka bapa kepada bapanya (datuknya sebelah bapa) hendaklah menjalankan semua kuasanya. Kehilangan dara menghapuskan hak mengahwinkan anak perempuan tanpa izinnya, dan tidaklah ada perbezaan di dalam aspek ini bahawa kehilangan dara antara yang disebabkan oleh persetubuhan yang halal dengan yang diakibatkan oleh persetubuhan haram. Sebaliknya hak itu tetap tidak terjejas jika kehilangan itu berlaku tanpa persentuhan badaniah, umpamanya akibat terjatuh ke atas tanah”.
Ketika menyampaikan keputusan Lembaga Rayuan itu juga Ahmad Ibrahim merujuk kepada buku “Mohamed Law Of Inheritance, Marriage And Right Of Women” oleh Syeikh Abdul Kadir bin Muhammad Al-Makkawi menyatakan : Seseorang bapa atau datuk mengahwinkan seorang anak dara tanpa persetujuan anak dara itu adalah sah dengan syarat:
1. Janganlah hendaknya terdapat antara anak dara itu dengan bapanya atau datuknya yang mengahwinkannya itu apa-apa sifat permusuhan yang nyata dan tidak pula terlindung daripada pengetahuan orang-orang di tempat anak dara itu berada.
2. Si suami itu hendaklah sama tarafnya (sekufu) dengan anak dara itu.
3. Si suami itu hendaklah mampu membayar mas kahwin.
4. Janganlah hendaknya terdapat sifat permusuhan baik di luar mahupun di dalam antara anak dara itu dengan si suami.
5. Bapa atau datuk itu tidak boleh mengahwinkan anak daranya dengan mas kahwin yang terkurang menurut nilai mata wang negara itu.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Lembaga Rayuan Mahkamah Syariah Singapura berpendapat bahawa perkahwinan yang dianjurkan oleh wali mujbir tanpa izin perempuan itu adalah sah. Maka keputusan Mahkamah Syariah yang terdahulu itu telah dibatalkan.
Perempuan Janda
Wali Mujbir atau wali-wali yang lain tidak boleh mengahwinkan perempuan janda kecuali hendaklah mendapat izin perempuan itu terlebih dahulu. Rasulullah saw telah bersabda:
“Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda, “Perempuan janda diajak bermusyawarah tentang urusan dirinya, kemudian jika ia diam, maka itulah izinnya, tetapi jika ia menolak maka tiada paksa ke atasnya”.
(Riwayat Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah)
Dalam hadith yang lain, Rasulullah saw telah menyatakan:
“Dari Khansa’ binti Khadam, bahawasanya bapa Khansa’ telah mengahwinkan dia, sedang ia perempuan janda, lalu ia tidak suka demikian itu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menolak perkahwinan itu”.
(Riwayat Al-Bukhari dan Ahmad)
Ini bermakna perempuan janda mempunyai bidang kuasa menolak perkahwinan yang dibuat tanpa kebenarannya iaitu ia boleh menfasakhkan perkahwinan itu di Mahkamah Syariah.
Perkahwinan Bawah Umur
Menurut Mazhab Empat bahawa dalam Islam tidak ada larangan had umur untuk berkahwin. Ini bermakna kanak-kanak kecil boleh berkahwin.
Daripada Siti Aisyah r.a.,
“Bahawasanya Nabi saw telah mengahwini Aisyah sedang ia berumur enam tahun dan Aisyah tinggal bersama Nabi semasa ia berumur sembilan tahun”..
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
Hadith ini menunjukkan bahawa dalam Islam tiada had umur larangan berkahwin. Walau bagaimanapun menurut Seksyen 8, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 menyatakan:
“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan atau didaftarkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syariah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.
Menurut Seksyen tersebut perkahwinan kanak-kanak di bawah umur hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan dari Mahkamah Syariah. Peruntukan Seksyen tersebut bukanlah berlawanan dengan pendapat Mazhab Empat. Sebenarnya kebenaran dari Mahkamah itu bertujuan memberi peluang kepada Mahkamah untuk menyelidiki gadis itu dari segi latar belakang, keadaan fizikal, kemampuan untuk berumahtangga dan menjaga kepentingan kanak-kanak itu.
Adakah Wali Fasik Sah Menjadi Wali?
Mengikut pendapat Mazhab Syafi’e dan Hambali, wali fasik tidak boleh atau tidak sah menjadi wali nikah. Ini berdasarkan sebuah hadith dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah saw bersabda,
“Tidak sah nikah melainkan wali yang adil dan ada saksi yang adil”.
(Riwayat Ahmad)
Yang dimaksudkan dengan adil ialah seseorang itu berpegang kuat (istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapa dan sebagainya serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.
Wali bersifat adil disyaratkan kerana ia dianggap bertanggungjawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat perempuan yang hendak berkahwin itu. Manakala wali fasik pula, ia sendiri sudah tidak bertanggungjawab ke atas dirinya apatah lagi hendak bertanggungjawab kepada orang lain.
Untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah memadai dilihat dari segi zahir atau luaran sahaja ataupun memadai wali itu mastur iaitu kefasikannya tidak diketahui kerana untuk menilai kefasikan secara batin adalah susah. Walau bagaimanapun jikalau Sultan atau Raja itu fasik yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali maka kewalian itu tetap sah kerana kesahihannya diambilkira dari segi keperluan terhadap wali Raja.
Sebenarnya sebahagian besar ulama-ulama Mutaakhirin dalam Mazhab Syafi’e seperti Imam Al-Ghazali, pendapat pilihan Imam Nawawi dan sebagainya, telah mengeluarkan fatwa bahawa sah wali fasik menjadi wali, selepas beristighfar.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin telah mengingatkan bahawa seseorang wali harus memerhati dan meneliti kelakuan geraklaku calon suami, jangan sampai mengahwini saudara perempuan dengan seorang lelaki yang buruk budi pekertinya atau lemah agamanya ataupun yang tidak sekufu dengan kedudukannya. Sekiranya ia mengahwinkan puterinya dengan seorang lelaki yang zalim atau fasik atau yang lemah agamanya atau peminum arak, maka ia telah melanggar perintah agamanya dan ketika itu ia akan terdedah kepada kemurkaan Allah swt, kerana ia telah mencuaikan persoalan silaturrahim (perhubungan tali kerabat) dan telah memilih jalan yang salah.
Selanjutnya Al-Ghazali menceritakan seorang ayah telah datang meminta nasihat kepada Al-Hasan, Katanya: “Telah banyak orang yang datang meminang puteriku, tetapi aku tidak tahu dengan siapa yang harusku kahwinkan dia”. Berkata Al-Hasan: “Kahwinkan puterimu itu dengan orang yang banyak taqwanya kepada Allah. Andaikata suaminya mencintainya kelak pasti ia akan dimuliakan. Tetapi jika suaminya membencinya maka tiada dianiayainya”.
Tiada Persetujuan Antara Wali Yang Sedarjat
Wali sedarjat ialah wali-wali yang mempunyai bidang kuasa yang setaraf atau sama. Misalnya bagi pengantin perempuan yang sudah tidak ada lagi bapa dan datuk, maka orang yang berhak menjadi wali mengikut tertib ialah saudara lelaki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan itu.
Persoalan yang timbul ialah saudara lelaki seibu-sebapa kepada pengantin perempuan itu ramai. Siapa yang berhak menjadi wali?
Mengikut Islam kalau semua wali sedarjat itu bersependapat dan redha dengan bakal suami pilihan perempuan itu maka salah seorang boleh menjadi wali. Yang afdhalnya ialah terdiri daripada orang yang tahu hal-hal agama atau alim.
Satu isu lagi mengenai wali sedarjat ialah jika sebahagian wali sedarjat setuju bakal suami itu manakala sebahagian yang lain menentang bakal suami pilihan pengantin perempuan itu. Siapa berhak menjadi wali dalam kes seperti di atas?
Menurut Jumhur Fuqqaha (Mazhab Syafi’e, Maliki dan Hambali) jika perkahwinan itu dilakukan juga oleh wali sedarjat yang redha dengan bakal suami pilihan pengantin perempuan, maka wali sedarjat yang menentang itu berhak juga menfasakhkan perkahwinan di Mahkamah Syariah jika wali yang menentang itu ada alasan syarak.
Dalam kes tiada persefahaman antara wali-wali sedarjat ini, maka pengantin perempuan hendaklah membuat aduan di Mahkamah Syariah atas nama wali enggan di mana Mahkamah akan membuat keputusan yang adil.
Wali Hakim Atau Wali Raja
Wali hakim ialah Sultan atau Raja yang beragama Islam yang bertindak sebagai wali kepada pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali. Oleh kerana Sultan atau Raja ini sibuk dengan tugas-tugas negara maka ia menyerahkannya kepada Kadhi-Kadhi atau Pendaftar-Pendaftar Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.
Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, Seksyen 2 (1) Wali Hakim ditakrifkan sebagai wali yang ditauliahkan oleh Yang DiPertuan Agong dalam hal Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak atau oleh Raja dalam hal sesuatu negeri lain untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab.
Sebab-Sebab Menggunakan Wali Hakim
Pertama: Tidak Ada Wali Nasab
Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali nasab seperti saudara baru di mana tidak ada saudara-maranya yang memeluk Islam atau perempuan yang tidak mempunyai wali langsung mengikut tertib wali atau anak luar nikah maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam perkahwinannya. Rasulullah saw bersabda:
“Sultanlah menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat Al-Khamsah)
Bagi pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali maka wali hakimlah yang akan mengahwinkan pengantin perempuan itu.
Kedua: Anak Tidak Sah Taraf Atau Anak Angkat
Anak tidak sah taraf atau anak luar nikah ialah anak yang lahir atau terbentuk sebelum diadakan perkahwinan yang sah. Contohnya, jika sepasang lelaki dan perempuan bersekedudukan sama ada lama atau sekejap kemudian mengandung maka anak yang dikandung itu dianggap anak tidak sah taraf walaupun anak itu lahir dalam perkahwinan yang sah. Ini bermakna benih-benih kandungan yang terjadi sebelum kahwin dan dilahirkan dalam tempoh perkahwinan, maka anakitu tetap dianggap anak tidak sah taraf.
Oleh yang demikian, jika anak yang tidak sah taraf itu perempuan dan ia mahu berkahwin di kemudian hari, maka walinya ialah wali hakim. Begitu juga anak angkat. Jika anak angkat itu berasal dari anak tidak sah taraf, maka walinya adalah wali hakim kerana anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab.
Sekiranya anak angkat itu berasal dari bapa yang sah atau keluarga yang sah, maka walinya ialah berdasarkan susunan atau tertib wali yang ada, bukannya bapa angkat. Oleh itu para ibu bapa atau bapa angkat hendaklah berhati-hati tentang anak yang tidak sah taraf ini, jangan menyembunyikan keaaan sebenar.
Ketiga: Wali Yang Ada Tidak Cukup Syarat.
Dalam Islam, kalau wali aqrab tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila, tidak sampai umur dan sebagainya maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali ab’ad mengikut tertib wali. Sekiranya satu-satunya wali yang ada itu juga tidak cukup syarat tidak ada lagi wali yang lain maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali hakim.
Keempat: Wali Aqrab Menunaikan Haji Atau Umrah
Dalam kitab Minhaj Talibin dalam bab Nikah menyatakan jika wali aqrab menunaikan haji atau umrah maka hak walinya terlucut dan hak wali itu juga tidak berpindah kepada wali ab’ad, tetapi hak wali itu berpindah kepada wali hakim.
Demikian juga sekiranya wali aqrab itu membuat wakalah wali sebelum membuat haji atau umrah atau semasa ihram maka wakalah wali itu tidak sah. Rasulullah saw bersabda:
“Orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang dan juga tidak boleh berkahwin”.
(Riwayat Muslim)
Oleh yang demikian, jika seseorang perempuan yang hendak berkahwin, hendaklah menunggu sehingga wali itu pulang dari Mekah atau dengan menggunakan wali hakim.
Kelima: Wali Enggan
Para Fuqaha sependapat bahawa wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang dalam kewaliannya, tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkahwin walhal pilihan perempuan itu memenuhi kehendak syarak.
Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata: “Saya mempunyai saudara perempuan . Ia dipinang ole seorang pemuda yang mempunyai pertalian darah dengan saya. Saya kahwinkan perempuan itu dengan pemuda tersebut, kemudian diceraikan dengan talak yang boleh dirujuk. Perempuan itu ditinggalkan sampai habis eddahnya. Tidak berapa lama kemudian, pemuda itu datang lagi untuk meminang, maka saya jawab:”Demi Allah, saya tidak akan mengahwinkan engkau dengan dia selama-lamanya”. Peristiwa ini disampaikan kepda Nabi saw. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah swt menurunkan ayat Al-Quran :
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa eddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kahwin dengan bakal suaminya”.
(Al-Baqarah : 232)
Kemudian Ma’qil berkata: “Kemudian saya membayar kifarah sumpah dan perempuan itu saya kahwinkan dengan lelaki berkenaan”.
(Riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud)
Dalam sebuah hadith yang lain dinyatakan:
“Ada tiga perkara yang tidak boleh ditanggungkan iaitu: solat bila telah datang waktunya, jenazah bila telah terlantar dan wanita janda yang telah bertemu jodohnya”.
(Riwayat At-Tirmizi dan Hakim)
Oleh yang demikian, perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan syarak adalah dilarang dan dianggap satu tindakan yang zalim kepada wanita itu.
Menurut Jumhur Fuqaha (Syafi’e, Maliki dan Hambali) apabila wali aqrab enggan menikahkan pengantin perempuan, maka wali hakimlah yang menikahkannya. Rasulullah saw bersabda:
“Kalau wali-wali itu enggan maka Sultan atau hakim menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”.
(Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi)
Dalam kes Azizah bte Mat lawan Mat bin Salleh (1976, Jld. II, I JH) mengenai wali enggan di Mahkamah Kadhi Perlis, Yang Arif Kadhi Mahmood bin Lebai Man (pada masa itu) memutuskan, perempuan itu berhak mendapat wali Raja atau hakim untuk berkahwin dengan Mansor bin Isa dengan mas kahwin dan belanja yang tidak ditetapkan.
Fakta kes itu adalah seperti berikut: Seorang perempuan telah menuntut di Mahkamah Kadhi supaya ia dikahwinkan dengan Mansor bin Isa secara wali hakim kerana bapanya enggan mewalikannya dalam perkahwinan itu dengan mas kahwin sebanyak RM80.00 dan hantaran RM202.00 tunai.
Pihak bakal suami telah mencuba beberapa kali untuk meminang perempuan tetapi dihalang oleh bapa dengan alasan “Tunggulah dulu sehingga anak perempuannya mendapat pekerjaan”. Bakal suami itu bekerja sebagai Pembantu Audit.
Kadhi ketika memutuskan kes itu menyatakan :
“Berdasarkan kepada hukum syarak, apabila seseorang wali itu tidak mahu mewalikan nikah anaknya kerana enggan atau berselisihfaham, maka bolehlah dinikahkan perempuan itu dengan wali hakim atau wali Raja dengan alasan:
Pertama: Daripada Aisyah r.a. Nabi saw bersabda:
“Jika mereka berselisih , maka Sultan atau Rajalah wali bagi orang yang tidak ada wali”.
(Riwayat Abu Daud, Ahmad dan At-Tirmizi)
Kedua: Rasulullah saw bersabda:
“Kalau datang kepadamu lelaki beragama dan berakhlak baik, maka nikahkanlah ia. Jika kamu tidak melakukannya nescaya akan terjadi fitnah dan kerosakan yang besar”.
(Riwayat At-Tirmizi)
Ini bermakna wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syarak, maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim.
Wali Berada Jauh Atau Ghaib
Sering timbul dalam masyarakat kita, wali aqrab kepada pengantin perempuan berada jauh atau ghaib. Ini menimbulkan masalah kepada pengantin perempuan iaitu siapa yang berhak menjadi wali?.
Mengikut Mazhab Syafi’e, kalau wali aqrab ghaib atau berada jauh dan tiada walinya maka yang menjadi wali ialah wali hakim di negerinya, bukan wali ab’ad. Ini berdasarkan wali yang ghaib atau berada jauh itu pada prinsipnya tetap berhak menjadi wali tetapi kerana sukar melaksanakan perwaliannya, maka haknya diganti oleh wali hakim.
Persoalan yang tmbul ialah apakah ukuran yang dikatakan jauh itu? Menurut Mazhab Syafi’e, ukuran jauh itu ialah dua marhalah yang mengharuskan sembahyang qasar iaitu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Berdasarkan halangan dan kesukaran perjalanan itulah maka wali hakim mengambil alih tugas wali aqrab yang berada jauh itu.
Mengikut ukuran sekarang, dua marhalah itu adalah sejauh 91 km. Kalau pada masa dahulu perjalanan dua marhalah ialah sejauh satu hari satu malam perjalanan unta, maka pada masa sekarang perjalanan dua marhalah itu hanya boleh sampai dalam tempoh beberapa jam sahaja, bahkan jarak perjalanan di antara benua dan lautan seolah-olah seperti dalam satu daerah sahaja.
Oleh sebab itu, ulama sekarang berpendapat bila wali aqrab berada jauh atau ghaib meskipun tempat tinggalnya di Eropah atau Amerika, hendaklah wali aqrab itu dihubungi melalui surat supaya ia mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain untuk mengahwinkan pengantin perempuan atau menunggu kepulangannya (jika ia mahu pulang segera) kerana perhubungan sekarang amat mudah dan cepat.
Sekiranya wali aqrab itu ghaib atau berada jauh dan tiadak diketahui langsung alamatnya maka barulah hak kewalian itu berpindah kepada wali hakim.
Dalam kes Hashim bin Mat Isa lawan Fatimah bte Ahmad (1977, Jld. III, I JH), Yang Arif Kadhi Besar Kedah, Syeikh Ismail bin Hj. Omar (pada masa itu) memutuskan perkahwinan kahwin lari yang dibuat di Pekan Siam, Padang Besar, Thailand itu tidak sah.
Fakta kesnya adalah seperti berikut: Kedua-dua pasangan itu warganegara Malaysia. Pengantin perempuan tinggal bersama bapanya (wali) di Batu 5, Jalan Sanglang, Kedah. Pengantin perempuan dan pasangannya telah berkahwin lari di Kampung Pekan Siam, Padang Besar, Thailand. Sekembalinya ke Kedah pasangan itu mahu mendaftarkan parkahwinannya. Permohonan itu dibuat di Mahkamah Syariah Alor Setar, Kedah. Ketika menyampaikan keputusan permohonan pendaftaran perkahwiann itu, Yang Arif Kadhi Besar memutuskan:
“Perkahwinan pasangan itu tidak sah pada hukum syarak keranan jarak di antara tempat wali berada pada masa itu dengan tempat akad nikah yang dibuat di Kampung Pekan Siam itu tidak sampai dua marhalah dan perempuan itu diperintahkna supaya bereddah”.
Sebagai pengajaran dari keputusan Mahkamah itu, maka adalah mustahak mana-mana perkahwiann yang hendak dibuat di luar kariah, daerah dan negeri hendaklah terlebih dahulu merujuk kepada Pejabat kadhi yang berdekatan dengan tempat tinggal.
Wakalah Wali (Wali Mewakilkan Kepada Orang Lain)
Dalam Islam, terdapat satu prinsip Undang-Undang Islam yang menyatakan:
“Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, bolehlah ia mewakilkan sesuatu itu kepada orang lain”.
Menurut prinsip tersebut, telah sepakat Fuqaha bahawa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia mewakilkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jualbeli, cerai, sewa menyewa, tuntutan hak dan akad yang lain.
Dalam hal akad nikah ini, apabila seseorang wali aqrab itu berada jauh, tidak dapat hadir pada majlis akad nikah atau wali itu boleh hadir tetapi ia tidak mampu untuk menjalankan akad nikah itu, maka wali itu bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar’ie.
Begitu juga bagi bakal suami. Kalau ia tidak dapat hadir pada majlis akad nikah kerana ia sedang belajar di luar negeri, maka ia bolehlah mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai kelayakan syar’ie bagi menerima ijab (menjawab) nikah itu. Walau bagaimanapun bagi perempuan (bakal isteri) ia tidak ada bidang kuasa mewakilkan kepada orang lain untuk megahwinkannya kerana haknya ada di tangan walinya.
Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah:
1. Lelaki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal (akal tidak lemah)
6. Wakalah itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah.
Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan semasa membuat wakalah itu kerana orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu.
Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengahwinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah kahwinkan perempuan itu dengan si A.
Kalau wakil itu mengahwinkan peempuan itu dengan si B, maka perkahwinan itu tidak sah.
Mengikut amalan di Malaysia, selalunya wakalah wali dibuat di hadapan Kadhi atau Pendaftar Perkahwinan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
Sebelum melakukan walkalah wali, adalah mustahak wali itu mengkaji latar belakang orang yang hendak menereima wakil itu.
Penutup
Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkahwinan kerana ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkahwinan. Oleh itu, setiap ibu bapa dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkahwinan hendaklah meyemak dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya para ibu bapa dan penjaga tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah merujuk kepada mana-mana Pejabat Kadhi, Imam atau orang alim untuk mendapat penjelasan.
Subscribe to:
Posts (Atom)